Oleh: Prof. Yusuf (Dosen UIN Alauddin Nakassar)
Di tengah gegap gempita wacana publik—dari janji-janji politik hingga program-program besar pemerintah—suara yang tenang tapi berbasis bukti kian langka. Salah satu yang menonjol adalah Dr. Media Wahyudi Askar, akademisi yang tak segan mengangkat kaca pembesar terhadap program yang tampak baik di permukaan, namun problematik dalam pelaksanaannya.
Siapa dia? Dr. Media adalah dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Ia juga memimpin Fiscal Justice di Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Latar akademisnya—M.Sc. dan Ph.D. dari The University of Manchester—memberi dasar kuat bagi cara berpikirnya: tajam, sistematis, dan berlandaskan data.
Mengapa ia vokal soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG)? Karena menurutnya masalahnya bukan niat—program ini bertujuan baik—tetapi rancangan dan pengelolaannya. Anggaran MBG disebut mencapai Rp335 triliun, angka yang membuatnya bertanya: apakah dana sebesar itu benar-benar sampai ke keluarga yang membutuhkan? Hitungan sederhana menunjukkan potensi alokasi per keluarga jauh lebih besar daripada manfaat riil yang diterima masyarakat: secara teoritis miliaran rupiah bisa didistribusikan secara langsung, namun faktanya penerima manfaat hanya merasakan sekitar Rp200 ribu per bulan. Sisanya, kata Dr. Media, banyak tersedot oleh rantai vendor, logistik, dan biaya pengelolaan—mengubah bantuan sosial potensial menjadi semacam corporate welfare.
Dr. Media juga memaparkan masalah teknis lain yang serius. Contohnya, pemborosan makanan yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah per minggu dan lemahnya fokus program terhadap fase krusial pencegahan stunting: intervensi dari masa kehamilan sampai 1.000 hari pertama kehidupan. Tanpa perhatian khusus pada fase ini, upaya mengurangi stunting bisa jadi sia-sia. Ia menyoroti pula ketimpangan alokasi wilayah—daerah dengan angka stunting tinggi seperti Papua Pegunungan justru mendapatkan porsi yang kecil, sehingga kesenjangan makin melebar bukan mengecil.
Kritiknya bukan sekadar untuk mengritik. Sebagai koordinator Koalisi MBG Watch, Dr. Media mendorong langkah konkret: moratorium sementara program sampai audit menyeluruh dilakukan, pembenahan tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang ketat agar potensi kebocoran dan konflik kepentingan bisa ditekan. Tujuannya jelas: mengubah program besar yang baik niatnya menjadi kebijakan yang efektif, efisien, dan adil.
Lebih dari sekadar analisis kebijakan, kisah Dr. Media memberi pelajaran berharga tentang peran akademisi dalam kehidupan publik. Dia menunjukkan bahwa integritas ilmiah—menggabungkan data, metode, dan keberanian berbicara—bisa menjadi alat untuk memperbaiki kebijakan dan memperjuangkan keadilan sosial. Dari ruang kuliah UGM hingga riset internasional di Manchester, perjalanan kariernya mempertegas bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh hanya menjadi legitimasi formal, tetapi harus menjadi penuntun bagi keputusan yang menyentuh kehidupan banyak orang.
Di masa di mana narasi seringkali dipengaruhi kepentingan politik atau emosi sesaat, figur seperti Dr. Media penting sebagai penyeimbang. Kritiknya mengingatkan kita untuk menuntut akuntabilitas, berpikir kritis terhadap program volum besar, dan menempatkan bukti sebagai dasar pembuatan kebijakan. Jika tujuan pembangunan adalah kesejahteraan rakyat, maka tata kelola yang transparan dan fokus pada bukti adalah jalan yang tak bisa ditawar.
Apabila pembuat kebijakan mendengar, semoga saran-saran berbasis data seperti yang disuarakan Dr. Media Wahyudi Askar menjadi pemicu perbaikan nyata—bukan sekadar polemik. Bagi publik, kasus MBG mengajarkan pentingnya keterlibatan warga dalam mengawasi kebijakan, menanyakan detail, dan menuntut hasil yang nyata. Karena pada akhirnya, program yang baik di atas kertas harus mampu memberi manfaat nyata di meja makan keluarga penerima.
0 Komentar