Oleh: Prof. Yusuf (Dosen UIN Alauddin Makassar)
Pendahuluan
Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus atau meremehkan praktik FGD (focus group discussion) demi “efisiensi” dalam rangka menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menciptakan sebuah paradoks kebijakan — membangun tujuan besar berbasis bukti (penelitian dan inovasi) sambil memangkas mekanisme kolektif yang biasanya menghasilkan bukti, konsultasi multi-pihak, dan rancangan inovasi. Pernyataan publik dan gestur presiden yang mengejek FGD memperkuat pesan politik bahwa diskusi terstruktur dianggap birokratis atau tidak produktif, padahal FGD sering berfungsi sebagai sumber data kualitatif dan legitimasi kebijakan.
Analisis paradoks
Tujuan kebijakan versus alat kebijakan: Pemerintah ingin hasil yang cepat dan efisien untuk menurunkan malnutrisi dan memperbaiki layanan publik lewat MBG, sebuah tujuan operasional dan politis yang jelas; namun FGD adalah salah satu alat yang secara ilmiah mendukung perumusan intervensi yang sensitif kontekstual (mis. adaptasi menu, logistik, penerimaan masyarakat). Menghilangkan FGD berisiko melemahkan pengetahuan lokal yang diperlukan agar MBG efektif dalam berbagai daerah.
Efisiensi anggaran versus kualitas kebijakan: Argumen efisiensi mengarah pada pemotongan kegiatan “seremonial” seperti studi banding/FGD, tetapi efisiensi jangka pendek dalam pengeluaran acara tidak selalu berbanding lurus dengan efisiensi program jangka panjang; keputusan tanpa konsultasi bisa menimbulkan kebocoran sumber daya (mis. pemborosan, penolakan masyarakat, kasus keselamatan pangan) yang sebenarnya meningkatkan biaya sosial dan fiskal.
Legitimasi politik versus validitas ilmiah: Gestur yang mengejek FGD memberi sinyal ke publik bahwa pemimpin mengutamakan tindakan cepat dan unggahan hasil daripada proses pengetahuan kolektif; ini dapat meningkatkan dukungan populer sementara menurunkan kepercayaan komunitas akademik, NGO, dan pemangku kepentingan teknis yang menyediakan data, evaluasi, dan akuntabilitas—faktor penting untuk keberlanjutan program seperti MBG.
Bukti empiris dan indikator relevan
Kasus respons publik dan media menunjukkan Presiden menolak praktik FGD dan studi banding, menyebutnya tidak perlu, dan menyampaikan gestur mengejek pada beberapa kesempatan publik.
Diskusi kebijakan MBG sebelumnya menunjukkan perlunya keterlibatan ahli gizi dan penyesuaian lokal agar program efektif; tulisan dan analisis media menekankan bahwa perencanaan berbasis bukti (termasuk kajian dan konsultasi) penting untuk kualitas intervensi gizi.
Insiden terkait implementasi MBG (mis. revisi, tata ulang, kasus kualitas atau korupsi) menandai adanya risiko implementasi bila pengetesan, pengawasan, dan konsultasi teknis dilemahkan.
Dampak potensial
Risiko kegagalan program di lapangan: tanpa FGD/consultation, desain intervensi bisa non-adaptif terhadap kondisi lokal sehingga efektivitas menurun dan muncul resistensi masyarakat.
Biaya tersembunyi: penghematan acara dapat tertukar menjadi biaya remedial (perbaikan program, litigasi, kebutuhan komunikasi krisis) yang lebih besar dibanding pengeluaran untuk proses konsultatif awal.
Erosi kapabilitas riset nasional: meremehkan mekanisme partisipatif merendahkan peran akademisi dan praktisi dalam rantai kebijakan, yang dapat melemahkan kapasitas inovasi jangka panjang.
Rekomendasi berbasis bukti praktis
Gunakan FGD yang terfokus dan terukur: bukan mengembalikan semua kegiatan, tetapi desain FGD singkat, bertujuan jelas, dan biaya-efektif (mis. 1–2 hari dengan protokol sampling lokal) untuk mendapatkan data kualitatif kritis sebelum skala penuh.
Kombinasikan metode: padukan FGD dengan survei singkat, monitoring rutin, dan analisis administrasi untuk menghasilkan bukti yang diproses cepat namun tetap valid secara ilmiah. Ini memadukan kecepatan dan kualitas bukti.
Transparansi dan akuntabilitas: publikasi ringkasan hasil konsultasi dan evaluasi proses efisiensi membantu menjaga legitimasi politik sekaligus memberi ruang bagi masukan teknis yang meningkatkan efektivitas program.
Ilustrasi singkat
Jika target MBG adalah menurunkan stunting di provinsi beragam: FGD 1–2 hari di 3 kabupaten (perkotaan, pesisir, pegunungan) memberi wawasan menu lokal, hambatan distribusi, dan preferensi keluarga; temuan ini diintegrasikan ke dalam pilot 3 bulan yang dipantau — pendekatan ini lebih murah dan lebih mungkin berhasil ketimbang langsung menerapkan satu model seragam tanpa konsultasi.
Penutup
Paradoks yang muncul bukan semata ketidaksesuaian retorika—ia menyentuh konflik metodologis antara kebutuhan akan tindakan cepat dan kebutuhan akan bukti kontekstual untuk membuat tindakan itu efektif. Menyelesaikan paradoks ini tidak harus kembali ke “lebih banyak FGD” yang menyita anggaran, tetapi merancang mekanisme konsultasi singkat, target, dan terintegrasi yang mendukung efisiensi sekaligus validitas kebijakan MBG.
0 Komentar