Oleh: Muhammad Yusuf
Ada kontradiksi telanjang antara idealitas dan realitas politik. Idealitas politik sebagai jalur pengabdian kepada bangsa dan masyarakat berganti menjadi jalur mengais rezeki dan mengakumulasi harta secara instan. Tunjangan dan fasilitas yang lumayan tidak mencegah terjadi korupsi dan manipulasi serta berbagai kecurangan. Money politik berlangsung secara terbuka di musim kampanye. Transaksi politik antara pemilih dan yang dipilih bukan lagi rahasia. Target pertama setelah terpilih adalah mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.
Di negeri yang terpuruk korupsi—KPK catat triliunan hilang tiap tahun—politik jadi pabrik instan miliarder. Politisi gagal di pasar kerja riil berbondong masuk DPR, memandang jabatan sebagai tambang emas, bukan amanah. Rakyat? Hanya tangga dibuang pasca-pemilu. Ahmad Syafii Ma'arif menusuk telanjang: "Jangan jadi politikus sebelum mampu urus keuangan keluarga, jangan jadikan politik ais rezeki." Ironi pahit: yang tak dewasa pribadi justru kuasai nasib bangsa. Ini bukan anomali, melainkan kanker struktural—diagnosis mendesak untuk reformasi kepemimpinan autentik.
***
Kutipan itu menusuk tajam: kekuasaan sejati lahir dari kematangan jiwa, bukan dari kekurangan yang menganga. Ahmad Syafii Ma'arif—pemikir Islam kontemporer yang visioner—tegas menyatakan: "Jangan jadi politikus sebelum mampu dan cukup dalam urusan keuangan keluarga, dan jangan jadikan panggung politik itu untuk mengais rezeki." Pesan ini bukan nasihat klise, melainkan prasyarat ontologis: bayangkan pemimpin yang gagal mengelola urusan primal seperti tanggung jawab ekonomi keluarga, namun meraih jabatan tinggi. Tragedi pun dimulai—kekuasaan bertransformasi menjadi pelarian murahan, bukan amanah ilahi. Jabatan tak lagi wadah pengabdian, melainkan kain kafan untuk menyelimuti ketidakmampuan pribadi, di mana korupsi bukan kecelakaan, melainkan konsekuensi logis dari fondasi rapuh.
Realitas politik Indonesia justru membalikkan pesan Syafii Ma'arif secara tragis. Banyak politisi—yang gagal meraih pekerjaan produktif di sektor riil—memandang politik sebagai jalur instan mengumpulkan harta, seperti terbukti dalam banjir skandal KPK: dari kasus e-KTP hingga korupsi bansos, di mana anggota DPRD hingga menteri "kaya mendadak" tanpa rekam jejak kompetensi. Ironinya mencolok: mereka yang tak mampu mencukupi keluarga justru "mengais rezeki" dari rakyat, menjadikan panggung politik arena perburuan rakus. Kebijakan pun kehilangan nurani—keputusan diambil demi kantong pribadi, bukan keadilan kolektif. Ini bukan anomali, melainkan diagnosis struktural: sistem elektoral yang murah meriah melahirkan opportunis, di mana rakyat hanyalah tangga sementara yang dibuang pasca-pemilu.
Pesan inti Syafii Ma'arif menuntut kepemimpinan sehat bermula dari kedewasaan personal tak tergoyahkan. Hanya orang yang berdiri tegak di medan perjuangan hidupnya—menguasai nafsu, tanggung jawab, dan integritas—layak menjaga kepentingan umat. Sebab kekuasaan bersih hanya lahir dari hati kenyang ridha Ilahi, bukan lapar dunia; dari tangan mantap, bukan gemetar ambisi. Tanpa itu, politik hanyalah tirani berbalut demokrasi—kontradiksi telanjang terhadap idealisme yang menuntut kematangan sebelum kekuasaan.
***
Kontradiksi telanjang: politisi oportunis—gagal urus keluarga, kini kaya raya via korupsi—membalik pesan Syafii Ma'arif: "Jangan politikus sebelum cukup keuangan keluarga, jangan ais rezeki dari politik." Ini kanker struktural demokrasi kita, lahir dari sistem elektoral murah yang puja ambisi. Reformasi mendesak: skrining kandidat berbasis kematangan personal, transparansi harta, dan pendidikan amanah ala Ushul Fiqh. Hanya pemimpin dewasa jiwa yang lahirkan kekuasaan bersih—hati kenyang ridha, tangan mantap keadilan. Bangsa layak lebih dari tirani berbalut suara rakyat.
0 Komentar