Oleh: Prof. Yusuf (Dosen UIN Alauddin Makassar)
Pendahuluan
Publik kerap tersita oleh fenomena pengemis di ruang-ruang kota—gambar yang mudah dilihat, memancing simpati sekaligus kecaman. Namun fokus pada pengemis saja dapat mengaburkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pengemis merupakan penyebab utama kemunduran negara atau sekadar salah satu gejala dari masalah struktural yang lebih dalam? Esai ini berargumen bahwa ancaman paling serius terhadap kapasitas negara bukanlah keberadaan pengemis, melainkan korupsi—terutama korupsi terstruktur yang dilakukan sedikit aktor berpengaruh. Selanjutnya dibahas hubungan kausal antara korupsi dan meningkatnya jumlah pengemis, argumentasi mengapa memprioritaskan pemberantasan korupsi lebih strategis, serta rekomendasi kebijakan yang mengintegrasikan kedua tujuan.
Konseptualisasi Ancaman: Gejala vs Akar
Untuk menentukan prioritas kebijakan perlu membedakan antara gejala (manifest problems) dan akar penyebab (structural causes). Pengemis termasuk gejala—fenomena sosial yang tampak dan menuntut respons humaniter dan tata-kota. Korupsi adalah akar: praktik yang merusak mekanisme alokasi sumber daya, menurunkan kualitas layanan publik, dan mengikis legitimasi institusi negara. Menyasar gejala tanpa menyingkap akar berisiko hanya menghasilkan solusi sementara.
Bagaimana Korupsi Meningkatkan Jumlah Pengemis?
Beberapa mekanisme memperlihatkan hubungan sebab-akibat antara korupsi dan pengemis:
Pertama, pengalihan anggaran sosial: Dana yang semestinya untuk perlindungan sosial, perumahan murah, program pemberdayaan, dan pendidikan dapat diselewengkan, sehingga kelompok rentan tidak memperoleh jaring pengaman. Kedua, hambatan akses ekonomi: Nepotisme, suap, dan penyalahgunaan wewenang menutup akses kerja formal dan kredit mikro bagi masyarakat miskin, memaksa mereka masuk ekonomi informal atau menjadi pengemis. Ketiga, kualitas layanan publik menurun: Ketika korupsi merusak sektor pendidikan dan kesehatan, mobilitas sosial terhambat, memperbesar kemungkinan kemiskinan antar-generasi. Keempat, distorsi investasi publik: Korupsi meningkatkan biaya proyek dan mengurangi hasil pembangunan, sehingga kesempatan kerja yang diharapkan tidak tercipta.
Dengan demikian, pengemis lebih tepat dipahami sebagai efek samping dari kegagalan distribusi dan tata kelola publik, bukan sebagai penyebab utama kemunduran negara.
Skala Ancaman: Sepuluh Koruptor vs Ribuan Pengemis
Pernyataan metaforis bahwa “Indonesia tidak jatuh karena pengemis, tapi akan jatuh karena 10 koruptor” menekankan dampak disproposional aktor berkuasa. Alasannya: (1) Pengaruh kebijakan: Sedikit pejabat atau pelaku bisnis yang korup dapat menentukan alokasi anggaran, regulasi, dan proyek strategis—dampaknya berskala nasional. (2) Kerugian ekonomi besar: Korupsi besar pada pengadaan atau proyek infrastruktur dapat menghabiskan sumber daya publik yang jauh melebihi biaya penanganan fenomena pengemis. (3) Erosi institusi: Korupsi kronis melemahkan supremasi hukum, independensi lembaga pengawas, dan kapabilitas negara untuk menanggulangi krisis—membuka risiko ketidakstabilan jangka panjang. (4) Distribusi kerentanan: Korupsi memperlebar ketimpangan sehingga lebih banyak warga terperangkap dalam kondisi rentan.
Dengan kata lain, meskipun jumlah pengemis mungkin jauh lebih banyak, kapasitas merusak korupsi bagi stabilitas negara dan kesejahteraan publik jauh lebih besar.
Pertimbangan Prioritas Kebijakan
Memilih antara memberantas pengemis atau koruptor bukan soal eksklusif; melainkan soal urutan dan proporsi intervensi. Beberapa pertimbangan praktik:
Pertama, efektivitas jangka panjang: utamakan pemberantasan korups. (1) Mencegah timbulnya lebih banyak gejala sosial dengan memperbaiki alokasi sumber daya. (2) Meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan sehingga investasi sosial mencapai sasaran. (3) Memulihkan kepercayaan publik, yang penting untuk legitimasi kebijakan redistributif.
Kedua, kebutuhan jangka pendek: penanganan pengemis tetap penting. (1) Tanggung jawab kemanusiaan: negara berkewajiban memberi perlindungan dasar (kesehatan, makanan, tempat tinggal sementara). (2) Stabilisasi sosial: intervensi cepat mengurangi risiko masalah kesehatan masyarakat dan konflik lokal. (3) Intervensi mitigatif meminimalkan dampak sosial sambil reformasi struktural berlangsung.
Strategi kebijakan integratif
Rekomendasi berikut menyatukan kedua agenda agar saling memperkuat: (1). Reformasi tata kelola fiskal: e-budgeting, audit publik, pelibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran, dan transparansi kontrak publik untuk mengurangi kebocoran dana sosial. (2). Penegakan hukum yang fokus dan independen: prioritas pada kasus-kasus korupsi besar yang merusak layanan publik, penguatan lembaga anti-korupsi dan perlindungan saksi dan pelapor. (3). Program penanganan pengemis berbasis hak: layanan terpadu (kesehatan, identitas, pendidikan, pelatihan vokasional) dan program conditional cash transfer untuk reintegrasi. (4). Sistem pengukuran: indikator kinerja terukur untuk kedua program—mis. persentase penyerapan dana sosial, jumlah penerima manfaat, dan penurunan prevalensi pengemis—serta metrik antikorupsi (jumlah kasus yang dibawa ke pengadilan, recovery aset). (5). Pencegahan jangka panjang: pendidikan nilai publik, reformasi birokrasi, dan pemberian peluang ekonomi formal untuk kelompok rentan.
Kesimpulan
Pengemis adalah masalah nyata yang memerlukan respons segera dari perspektif kemanusiaan dan tata-kota. Namun akar yang memperbanyak pengemis dan yang dapat merongrong kapasitas negara dalam jangka panjang adalah korupsi—sering dilakukan oleh sedikit aktor berpengaruh yang mampu menyebabkan kerusakan sistemik.
Oleh karena itu prioritas kebijakan yang rasional menempatkan pemberantasan korupsi sebagai fondasi strategis, sambil tetap menjalankan program penanggulangan pengemis yang humanis dan efektif. Keduanya harus berjalan bersamaan; tanpa reformasi tata kelola yang serius, intervensi terhadap gejala seperti pengemis hanya akan bersifat sementara dan tidak mengatasi penyebab struktural.
0 Komentar